Otonomi Guru Dipandang Dari Konsep Profesi Kependidikan, Peran Dan Fungsi Guru, Organisasi Sekolah Dan Kode Etik Guru

Desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang bekenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak, baik secara regional maupun secara internasional. Desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan khususnya otonomi guru memberikan perbedaan kebebasan guru dalam penjabaran kurikulum, penentuan buku pelajaran (termasuk penentuan penerbit) serta pelaksanaan evaluasi, misalnya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS).  Dalam hal ini para guru merasa lebih bebas, lebih leluasa, tidak kaku dan tidak terpaku oleh aturan-aturan baku yang sentralistik, sehingga mereka lebih bisa berkreasi dan berinovasi. Dengan sistem desentralisasi, guru menjadi fasilitator yang membelajarkan peserta didik.  Sebagai subjek, peserta didik harus lebih aktif belajar, mengkonstruksi sendiri pikirannya tentang sesuatu yang sedang dipelajari.

Dari pernyataan di atas, otonomi pendidikan khususnya otonomi guru jika dipandang dari konsep profesi kependidikan dan kode etiknya sebagai professional maka otonomi guru sesuai dengan prinsip profesionalitas guru dan dosen UU No.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 yaitu . memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan yang tugasnya antara lain:

a.         Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

b.         Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Tapi kondisi lapangan yang terjadi banyak guru yang tidak tahu menahu bahkan tidak merasakan makna perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, mereka masih melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lama.  Hampir senada dengan hal itu, guru senior pada umumnya bertahan dengan melakukan kegiatan yang sentralistis.  Padahal, perbedaan pemberlakuan sistem penyelenggaraan pendidikan itu sangat berkait dengan ‘kemerdekaan’ proses pembelajaran yang telah mereka alami sebelumnya dan kemampuan guru yang bersangkutan. Selain itu desentralisasi pendidikan menyebabkan guru kebingungan karena mereka harus betul-betul mengoptimalkan perannya secara menyeluruh, peran yang selama ini belum pernah  mereka lakukan.  Sebagai contoh, di era sentralisasi mereka cenderung mengutamakan lima mata pelajaran yang di-EBTANAS-kan, sementara saat sekarang mereka harus mempersiapkan semua mata pelajaran dengan menyeluruh dan profesional.

Sedangkan jika dipandang dari segi organisasi sekolah, otonomi pedidikan menuntut guru untuk ikut dalam organisasi profesi aktif untuk membantu mendapatkan sertifikasi yang salah satu syarat dari menjadi seorang guru yang diantaranya guru harus memenuhi kualifikasi minimun, sertifikasi, serta memiliki etika profesi. Padahal jika kita tilik dalam-dalam yang seharusnya organisasi profesi aktif memperjuangkan anggotanya dan menegakkan etika profesi, sehingga guru disegani masyarakat. Apa yang terjadi selama ini, organisasi profesi keguruan hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Orang-orang yang duduk di dalamnya tidak pernah berjuang setulusnya untuk anggotanya, tetapi lebih cenderung sebagai batu loncatan untuk memperoleh kedudukan yang lebih strategis. Seperti apa yang dibahas oleh Darmaningtyas dalam bukunya pendidikan rusak-rusakan khususnya tentang otonomi guru yang membahas tentang K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)/MKS (Musyawarah Kepala Sekolah). Selain itu jelas tertera di pasal 39 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 bahwa gur adalah tenaga profesional yang memiliki otonomi, tapi pada kenyataannya otonomi keilmuan pun belum, karena masih banyak dibebani dengan muatan-muatan politis yang tidak ada kaitannya dengan upaya pendewasaan dan pencerdasan manusia. Hal ini tercermin dari tidak merdekanya guru dalam menentukan materi pelajaran, penggunaan buku pelajaran, hingga pelaksanaan evaluasi yang masih didominasi oleh kekuatan penguasa. Ketika pemerintah pusat menginginkan adanya otonomi pendidikan, justru pemerintah daerah berperan sebagai penguasa baru. Dan pada saat ujian akhir nasional ditiadakan, maka pemerintah daerah menginginkan ujian akhir regional. Pada saat otonomi pendidikan digulirkan, justru penguasa memaksa guru untuk menggunakan buku wajib. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan Darmaningtyas tentang pengawas dalam bukunya pendidikan rusak-rusakan.

Kesimpulannya ketika dilihat dari segi konsep otonomi guru dan dikaitkan dengan konsep profesi kependidikan, kode etik guru, organisasi sekolah dan peran atau fungsi guru adalah sebuah konsep yang sangat bagus tapi secra praksisnya semua itu hanya omong kosong  terbukti dari bebrapa kasus diatas dan pernyaytaan Darmaningtyas dalam bukunya pendidikan rusak-rusakan.

Nama : Sylvia OctaviantiNim    : K3306011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s